Sensus Paling Ambisius

Sensus penduduk 2010 merupakan sensus penduduk paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia dalam sejarah. Sensus yang menelan biaya hingga Rp 3,3 triliun ini akan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan sensus penduduk pada 1-31 Mei 2010 di seluruh wilayah Indonesia. SP 2010 merupakan yang keenam sejak kemerdekaan RI setelah SP 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.
BPS memperhitungkan anggaran biaya Sensus Penduduk 2010 mencapai 1,5 dollar AS per jiwa. Biaya ini, menurut Kepala BPS Rusman Heriawan tergolong terendah di dunia. Rata-rata biaya sensus di sembilan negara anggota ASEAN misalnya mencapai 3 dollar AS per jiwa.
Rusman menjelaskan, penghitungan biaya sensus per jiwa itu didapatkan dari hasil membagi anggaran sensus penduduk 2010 dengan jumlah penduduk Indonesia, yang diperkirakan 235 juta orang. Jika dikonversi ke dollar AS, total anggaran sensus penduduk 360 juta dollar AS.
Pada sensus penduduk ini, BPS tidak akan mencacah seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Mengikuti standar sensus internasional, BPS hanya akan mencacah penduduk yang sudah menetap di dalam negeri.
Sensus kali ini, kata Rusman, menggunakan prinsip current residence, yakni mencatat alamat penduduk berdasarkan tempatnya menetap. Alamat yang dipakai adalah alamat tempat tinggal minimal dalam enam bulan. Penduduk yang berniat menetap enam bulan akan dicatat sebagai penduduk di alamat tersebut. Dengan demikian, jika ada penduduk yang baru menetap di satu tempat dua bulan, tetapi berencana menetap lebih dari enam bulan, akan dicatat alamatnya di situ.
Dalam sensus penduduk 2010, BPS mengerahkan 700.000 tenaga pencacah. Mereka adalah para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, karyawan, mahasiswa, dan anggota masyarakat yang memenuhi kriteria. Para petugas itu akan mengambil data di sekitar 60 juta rumah tangga yang tersebar di 90.000 desa di 33 provinsi. Satu petugas akan mendapatkan kompensasi Rp 2 juta-Rp 3 juta untuk bekerja selama satu bulan ini. “Itu di luar pelatihan.
Kalau dirata-rata per orang Rp 2,5 juta, habisnya sudah Rp 1,75 triliun,” ujarnya. Rusman menambahkan, satu blok akan diterjunkan 3-4 petugas dalam satu tim. Setiap KK akan dikunjungi dua kali oleh petugas untuk dilakukan kroscek. Ia berharap tak ada warga yang luput dari pendataan pada sensus penduduk tahun ini.
BPS juga memperkaya Sensus Penduduk 2010 dengan menyertakan lima variabel baru yang sebelumnya tidak dimasukkan pada Sensus Penduduk 2000. Dengan demikian, diharapkan data yang terhimpun lebih lengkap.
Lima variabel itu adalah kematian ibu, kecacatan, kemampuan baca tulis, kemampuan berbahasa Indonesia, dan keterangan perumahan. Dalam keterangan perumahan yang ditanyakan antara lain fasilitas air minum, listrik, sanitasi, jenis lantai, dan akses komunikasi dengan telepon ataupun internet.
Menurut Rusman, Sensus Penduduk 2010 akan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merekomendasikan agar sensus hanya mencakup data dasar.
Sensus akan menyediakan data kependudukan dan perumahan secara lengkap dan komprehensif. Hasil dari sensus akan menjadi basis utama dalam penyediaan data kependudukan dan perumahan secara nasional. Selain itu, hasil dari sensus penduduk tahun ini juga akan menyediakan data dasar tentang komposisi dan dinamika kependudukan.
Dengan begitu, akan diperoleh data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai aspek demografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.
Hasil sensus penduduk akan sangat berguna untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Program-program seperti bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), dan bantuan operasional sekolah (BOS) dapat diterima oleh yang berhak. Selain itu, dengan data hasil sensus, akan memungkinkan pemerintah memberikan bantuan dan pemberdayaan secara tepat bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan anak-anak telantar.
Besarnya manfaat sensus ini membuat banyak pihak berharap, hasil yang diperoleh bisa sesuai target yang dibuat sebelumnya. Sebab keraguan pada setiap data yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sesuatu yang tak terhindarkan ketika transparansi dan akuntabilitas belum menjadi prinsip dasar dari gerak birokrasi di Indonesia. Lihat saja masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang sempat menimbulkan ketegangan politik dan menjadi faktor penentu legitimasi hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden tahun 2009. Bahkan masalah karut-marut DPT ini menjadi sengketa pemilu yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi RI.
Data resmi Pemerintah Indonesia tidak jarang disangkal oleh lembaga-lembaga internasional yang (ironisnya) selama ini mendukung bahkan membiayai pembangunan di Indonesia. Data resmi Pemerintah Indonesia mengenai angka kematian ibu melahirkan berdasarkan Statistik Demografi Kesehatan Indonesia adalah 228/100.000 kelahiran hidup. Namun, lembaga- lembaga internasional, seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, UNFPA, dan UNIFEM menyatakan, 420/100.000 kelahiran hidup. Hingga kini, tidak ada respons resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai perbedaan data yang sangat mencolok ini.
Terlepas dari kenyataan itu, sensus Penduduk 2010 harus mampu menjawab semua keraguan mengenai data statistik demografi Indonesia dengan hasil yang kredibel. Jika Sensus Penduduk 2010 bisa menghasilkan data yang akurat dan komprehensif, langkah untuk menyelenggarakan single identity number (one person one ID) dalam skala nasional akan semakin mudah. Single identity number akan mempermudah pendataan bagi mobilitas penduduk, juga untuk basis data bagi pemilih dalam pemilihan umum.