Nota Atas Keberhasilan SBY

Nota Atas Keberhasilan SBY
Berbagai kalangan memberi pandangan dan catatan berbeda atas pernyataan keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Contoh, angka kemiskinan diklaim pemerintah turun dari dari 32,5 juta menjadi 31 juta. Tetapi magnitude-nya, justru bertambah besar karena inflasi.
Salah satu yang banyak mendapat perhatian adalah catatan Megawati Soekarnoputri atas kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Mega, klaim pemerintah tentang keberhasilan statistik makroekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam orasi politik pada peringatan HUT Ke-38 PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011) mencatat, gambaran kesuksesan pembangunan lebih sering ditampilkan melalui keberhasilan statistik makroekonomi. Menurutnya, data statistik yang sering ditonjolkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Oleh karena itu, hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal,” harap Mega.
Menurut Megawati, kita juga bisa menyaksikan bagaimana lambannya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah peningkatan secara dramatis anggaran yang disediakan untuk itu. “Itukah yang dimaksud dengan keberhasilan?” tanya Megawati. Pemerintah, kata Presiden kelima RI ini, yang menjadi pimpinan partai penyeimbang, itu seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar.
Dia menyebut kenaikan harga sudah melebihi daya beli rakyat. Bahkan untuk kesekian kalinya, rakyat menjadi korban hanya untuk sekadar mendapatkan makan. Mega, di hadapan kader dan simpatisan PDI-P serta para tokoh partai politik, mengingatkan pemerintah harus memberi perhatian dan mencegah kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah belum lama ini.
Sejumlah Tokoh hadir pada kesempatan itu. Antara lain Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Megawati mengungkap ironi rakyat kecil di sejumlah daerah yang bunuh diri karena tidak mampu menanggung beban hidup yang semakin berat menjadi gambaran betapa sulitnya rakyat berjuang hidup-mati hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Selain itu, Megawati juga menyoroti persoalan pengurangan secara sistematis atas subsidi untuk rakyat. Menurut Mega, alokasi anggaran triliunan rupiah, seharusnya bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Mega menilai, anggaran negara lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara ketimbang untuk kepentingan publik.
Di sisi lain, pemerintah dinilai terus melakukan pemborosan anggaran, mengedepankan impor sebagai opsi penyelamatan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta membiarkan ketergantungan sumber pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri.
Mega berharap, sudah saatnya kita hentikan pameran keberhasilan indikasi makro-ekonomi dan menggantikannya dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan rakyat agar terjamin kebutuhan dasar rakyat. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pokok dalam negeri dan berdikari di bidang ekonomi.
Dia memandang pengelolaan ekonomi, juga belum menciptakan sistem yang membangun pondasi kemandirian. “Mewujudkan keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi,” kata Mega. Dia pun menegaskan bahwa dia tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional.
Mega juga melihat kecenderungan kepemimpinan nasional yang lebih produktif menciptakan polemik ketimbang menjadi rujukan integritas kebangsaan. Kasus debat tanpa kesudahan atas status keistimewaan Yogyakarta menjadi ironi bagaimana rakyat akhirnya dipaksa memilih antara kesetiaan kebangsaan atau kedaerahan. “Sebuah ironi dalam pengelolaan kekuasaan negara karena lunturnya pemahaman terhadap sejarah,” katanya.
Dirasakan Mayoritas Rakyat
Beberapa kalangan menilai pernyataan Megawati adalah fakta yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Akbar Tandjung juga menyatakan sependapat dengan Megawati soal kemiskinan. “Kita sekarang memang prihatin, angka inflasi tinggi, rakyat yang miskin tetap saja masih tinggi, harga-harga terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pangan masyarakat terus naik,” katanya.
Ekonom The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi pun mengatakan yang terjadi magnitude kemiskinan justru meningkat akibat kinerja perekonomian yang meleset dari target. Pande memaparkan contoh, angka kemiskinan diklaim pemerintah, turun dari 16,6% di 2009 menjadi 13,3% di 2010, atau dari 32,5 juta menjadi 31 juta. “Tetapi kalau kita lihat magnitude-nya, bukan bertambah kecil, tetapi bertambah besar karena ini berkaitan dengan inflasi,” jelasnya. (MI, 14/1/2011)
Menurut Pande Radja, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak prorakyat. Pande bilang, saat inflasi sepanjang 2010 mencapai 6,96%, meleset dari target pemerintah 5,3%, inflasi yang menyangkut makanan mencapai dua kali lipat, atau lebih 15%. “Artinya, mereka yang berpendapatan kecil, bahkan menengah, sebagian besar pengeluarannya untuk makan sehingga inflasi naik begitu cepat. Jadi, walaupun jumlah orang miskin berkurang, magnitude kemiskinan semakin berat.”
Begitu pula Ketua DPP Partai Hanura Bidang Politik Akbar Faizal menilai, apa yang disampaikan Mega sudah disampaikan oleh banyak kalangan mulai dari aktivis, akademisi, agamawan dan juga LSM. Namun, katanya, apa yang disampaikan Megawati menjadi semacam gong karena kritik-kritik sebelumnya kurang begitu diperhatikan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sikap politik Mega tersebut adalah suara dari rakyat. Fadli Zon memandang hal itu sebagai ekspresi loyalitas Ibu Mega terhadap Negara ini dan juga terhadap rakyat. “Karena memang kondisinya masih jauh dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah,” kata Fadli Zon.
Demikian pula Direktur Eksekutif Lingkar Masyarakat Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, tidak satu pun dari kritik yang disampaikan Mega yang bukan fakta atas kondisi saat ini.
Namun, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, menilai apa pun yang terjadi saat ini belum bisa dikatakan pemerintah telah gagal.
Begitu pula, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai, kritik Megawati kepada pemerintah merupakan sesuatu yang normal. Kritik itu bukan hanya sah dalam demokrasi, melainkan jika diolah bisa menjadi energi positif yang memacu kinerja pemerintah agar makin baik. Menurutnya, substansi pidato Megawati, memiliki spirit yang sama dengan pemerintah, yakni keinginan menyejahterakan rakyat. Hanya saja, karena posisi partai berbeda, perspektifnya menjadi agak berbeda.
Tahun Perlawanan Kebohongan
Para tokoh lintas agama pun dalam pernyataannya mencanangkan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan kebohongan. “Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik,” ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut. “Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan,” katanya.
Menurut mereka, hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di Tanah Air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut. Kenyataan itu merupakan sebuah pengkhianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).
Para tokoh lintas agama tersebut sepakat, bahwa sistem ekonomi neoliberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen. “Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomi semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945,” lanjut Romo Benny.
Ekonomi Indonesia, kata mereka, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan. “Terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan,” tegasnya.
Mereka menilai pemerintah selama ini hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.
Pemerintah Tak Berbohong
Merespon pernyataan tokoh lintas agama itu, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dan sejumlah menteri melakukan dialog dari hati ke hati dengan para tokoh lintas agama di Istana Negara, Senin (17/1/2011) malam.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah adanya kebohongan publik yang dilakukan pemerintah. “Ini evaluasi raker 10 Januari di JCC, ada miss persepsi, ada yang bilang ada kebohongan publik yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut tidak benar, dengan ini saya membantah ada kebohongan publik,” kata Hatta di Kantor Menko Kesra, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2011).
Bantahan juga disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, seusai sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (12/1/2011). Kepada pers, Djoko Suyanto menyesalkan editorial surat kabar yang menuduh pemerintah berbohong. Pemerintah mengharapkan masalah ini diluruskan.
Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah berupaya melaksanakan mandat rakyat secara sungguh-sungguh, sekuat tenaga. “Namun, dalam suatu editorial terdapat tulisan ’pemerintahan berbohong’. Pemerintahan itu menyangkut seluruh lembaga pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden sampai kecamatan. Bohong itu menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, jujur atau tidaknya seseorang, dan kehormatan seseorang,” kata mantan Panglima TNI itu.
Djoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berbohong. “Kalau ada pihak-pihak yang memiliki data tandingan, kenapa tidak datang ke menteri dan beradu argumen daripada menuduh pemerintahan Yudhoyono berbohong,” kata Djoko.
Menurut Djoko, apa yang disampaikan pemerintah, baik yang disampaikan pada rapat kerja nasional tanggal 10 Januari 2011 di Jakarta maupun yang disampaikan sebelumnya oleh pejabat pemerintah, tidak ada yang bohong karena didukung data dan fakta yang dihimpun menteri terkait.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menimpali, capaian ataupun data yang disampaikan pemerintah di bidang perekonomian didasarkan pada fakta yang bersumber dari data. Contohnya, data pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan data pendapatan per kapita disampaikan pemerintah dengan didasarkan pada data yang dihimpun Badan Pusat Statistik.
Menurut Hatta, tidak ada satu pun yang disampaikan tidak berdasarkan fakta dan data, apalagi berniat berbohong. “Sama sekali tidak mungkin kami (pemerintah) melakukan tindakan sekeji itu,” tegas Hatta.
Lalu siapa yang bohong? Biarlah publik yang menjawab. Yang terpenting jangan ada lagi kebohongan.